MENAKAR KREDIBILITAS INDUSTRI LEMBAGA SURVEI

Spread the love

Memasuki bulan September 2017, partai politik sedang sibuk menentukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bertarung dalam Pilgub 2018. Salah satu indikator untuk menentukan kandidat pasanagan calon yang akan dimajukan dalam Pilgub adalah tingginya elektabilitas calon yang ditentukan melalui survey. Survey elektabilitas calon bisa dilakukan sendiri oleh partai politik atau meminta bantuan pihak lain dalam hal ini lembaga survey yang memiliki reputasi baik dan kredibiklitas tinggi. Maka sangat wajar apabila menjelang penentuan calon dan pelaksanaan pilgub, banyak lahir lembaga survey yang menawarkan jasa melakukan survey untuk kepentingan partai politik maupun personal calon kandidat. Munculnya lembaga survey ini bak jamur di musim hujan, bahkan sudah pada taraf industri lembaga survey, dimana berlaku hukum pasar ada permintaan dan ada penawaran (supply and demand). Tulisan berikut akan membahas sejauhmana kebutuhan dan kredibilitas industri lembaga survey dalam pilgub 2018.

Track record lembaga survey

Rekam jejak lembaga survey merupakan salah satu aspek untuk menentukan kredibilitas lembaga survey. Rekam jejak ini penting untuk diketahui publik agar kepercayaan kepada lemabag survey tetap terjaga. Rekam jejak lembaga survey bisa dilacak dengan mengamati sejauhmana lembaga survey meaksanakan survey dan mempublikasikan hasil survey serta kemanfaatan atau kegunaan hasil survey bagi para pengguna atau masyarakat luas serta untuk melihat kualitas dan kuantitas survey yang telah dilaksanakan oleh lembaga survey. Spesifikasi ruang lingkup survey juga menentukan rekam jejak lembaga survey, agar masyarakat tidak terjebak dalam istilah “palu gada” yang artinya “apa lu mau gue ada”, maksudnya lembaga survey yang serba bisa untuk melakukan survey apa saja. Bahkan lebih jauh lagi, meskipun ini biasanya tertutup, sumber dana survey berasal dari mana. Apakah dibiayai secara mandiri oleh lembaga survey, atau dari lembaga donor nasional dan internasional, personal, perusahaan atau usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat. Sumber dana ini menjadi penting diketahui masyarakat agar kredibilitas lembaga survey terpercaya. Termasuk di dalamnya, apakah lembaga survey juga diaudit akuntan publik sehingga pertanggungjawaban laporan keuangan memenuhi unsur kebenaran, transparansi dan kehati-hatian.

Rekam jejak sebuah lembaga survey ditentukan juga oleh keberadaan manusianya, dalam hal ini adalah pengurus dan para penelitinya. Paling tidak ada dua hal yang perlu dijadikan dasar untuk menilai kredibilitas para pengelola lembaga survey, yaitu integritas dan profesionalitas. Integritas menyangkut aspek moralitas dalam perilaku sehari-hari, baik menyangkut personal maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Adapun profesionalitas ditunjukkan dengan kedalaman dan penguasaan ilmu pengetahuan dan metodologi riset. Metodologi yang digunakan dalam survey juga akan menentukan kredibilitas proses dan hasil riset. Pertanyaan dalam kuisioner tidak boleh mengarahkan kepada pilihan-pilihan tertentu. Penentuan sampel juga menentukan representasi masyarakat yang menggambarkan keseluruhan populasi. Jadi, metodologi digunakan untuk mendapatkan hasil yang obyek dan apa adanya dari survey.

Konsultan Politik

Sejak pemilu 2004 lembaga survey mampu menunjukkan kredibilitasnya dalam memaparkan hasil pemilu yang diketahui (sementara) dalam waktu 1-2 jam setelah perhitungan selesai, bahkan mampu memprediksi dengan presisi yang sangat akurat setelah TPS ditutup. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi lembaga survey menjadi konsultan politik. Konsultan politik digunakan oleh partai politik dan kandidat calon untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu, pilpres dan pilkada. Entah siapa yang memulai, apakah lembaga survey yang menawarkan diri menjadi konsultan politik, ataukah partai politik dan para kandidat yang menghendaki lembaga survey menjadi konsultan politik. Namun yang pasti, ada simbiosis mutualisme antara partai politik/kandidat dengan lembaga survey/konsultan politik.

Perkembangan terakhir, lembaga survey yang berubah menjadi konsultan politik sudah menjadi industri yang menghasilkan pendapatan yang menjanjikan bagi para pengelolanya. Banyak Program Studi yang menjadikan konsultan politik sebagai profil lulusannya, sehingga konsultan politik menjadi profesi yang menjanjikan kesejahteraan.

Memang tidak ada yang salah ketika lembaga survey menjadi konsultan politik, selama kedua belah pihak, yakni partai politik/kandidat dan konsultan politik mendasarkan perilakunya pada koridor etika politik serta tetap dalam sikap integritas dan profesionalitas.

Namun, perlu diwaspadai bahwa industri konsultan politik bisa terjebak dalam pusaran dan orientasi profit. Dalam konstelasi politik yang liberal seperti pemilu di Indonesia menjadi agenda bagi para pemilik modal untuk terlibat secara langsung dengan memenangkan salah satu kandidat. Dengan memenangkan calon tertentu, mereka berharap mendapatkan imbalan proyek-proyek pembangunan yang padat modal. Atas dasar itulah, mereka para pemilik modal membutuhkan konsultan politik yang mampu menyusun strategi dan taktik yang jitu untuk memenangkan kandidat tertentu dalam pilgub. Apalagi kalau kemudian, konsultan politik, tanpa mengindahkan etika politik, memanfaatkan peluang tersebut dngan dengan menawarkan harga yang tinggi atau memasang tarif yang tinggi dengan jaminan akan memenangkan kandidat tertentu dalam pilgub. Belum lagi dalam kontrak kerja juga disepakati adanya “success fee” apabila kandidat yang diusung keluar sebagai pemenang.

Disamping itu, dalam pemilu yang terakhir dan pilkada serentak 2005 dan 2017 yang lalu, disinyalir praktek politik uang meningkatkan tajam. Politik uang memang terasa dan sangat dirasakan dalam proses pemilu dan pilkada, tetapi sangat sulit untuk dibuktikan dan diproses secara hukum. Bahkan, politik uang hampir menjadi budaya yang lama kelamaan dianggap wajar oleh masyarakat. Celakanya, politik uang benar-benar terbukti mampu mempengaruhi pilihan politik warga masyarakat, yang pada akhirnya memenangkan kandidat tertentu. Dengan memanfaatkan pragmatisme masyarakat tersebut, konsultan politik dengan kecanggihan metodologi yang digunakan mampu melakukan pemetaan masyarakat dan menyusun strategi dan taktik yang disarankan kepada kandidat, agar efektif dan efisien dalam mengeluarkan cost politic (ongkos untuk memenangkan pilgub).

Di sinilah, masyarakat harus diajak untuk secara cerdas mewaspadai lembaga survey yang telah meninggalkan khittahnya. Lembaga survey harus dikembalikan pada fungsi awal sebagai lembaga yang secara independen memberikan pendidikan politik kepada warga negara melalui serangkaian survey dan penelitian dengan mempublikasikan hasilnya secara transparan. Masyarakat memiliki banyak referensi untuk menjadi pemilih yang cerdas, yang menentukan pilihan politiknya dalam pilgub berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Sehingga, pilgub menjadi sarana bagi terwujudnya demokrasi berintikan kedaulatan rakyat. Semoga.

 

 

 

3 Replies to “MENAKAR KREDIBILITAS INDUSTRI LEMBAGA SURVEI”

  1. Amazing Mba!!!
    Tulisan yg sangat bagus yg dapat membuka cakrawala bagi publik terlebih bagi parpol pengusung ataupun calon peserta sehingga tidak mudah terbuai dengan keberadaan lembaga2 survei yg ada saat ini. Saya sependapat dengan tulisan tsb bhw keberadaan lembaga survei hrs dilakukan secara profesional n proporsional. Tidak berpihak ke mana pun. Congrats ya Mba!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *