JURNAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU RI NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERGURUAN TINGGI SWASTA ( PTS )

Spread the love

Abstrak
Dengan terbitnya Undang-undang ( UU ) Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan memiliki landasan hukum yang kuat.Pendiri yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasar atas kebiasaan dalm masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud tidak hanya sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Akhirnya timbul berbagai masalah, seperti kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan Anggaran dasar ( AD ), sengketa antara pengurus dengan pendiri, maupun yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang diperoleh dengan cara melawan hukum.Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi konflik internal yayaysan yang dapat merugikan kepentinagan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan yayasan.
Salah satu kegiatan yayasan dibidang sosial adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Perguruan Tinggi Swasta ( PTS ). PTS ini dalam kegiatannya dikendalikan oleh yayasan. Dalam praktek banyak pengurus yayasan yang ikut mengatur semua kebijakan yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan, bahkan turut campur pula dalam bidang akademik.Turut campurnya pengurus yayasan dan penentuan kebijakan keuangan dan bidang akademik menimbulkan potensi konflik antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas.

Kata Kunci : Implementasi, UU Nomor 28 Tahun 2004, Konflik

download microsoft word

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *